KEGIATAN MONITORING PBA TAHUN 2014

KEGIATAN MONITORING PBA TAHUN 2014

                Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Sunindyo bangga kepada masyarakat yang bisa membaca dan menulis dengan mengikuti program Pengentasan Bebas Buta Aksara yang diselenggarakan Kodam IV/Diponegoro dengan Pemerintah Daerah.  “Yen bisa maca, bisa weruh donya. Yen bisa ngitung ora kena penthung. Jadi, masyarakat tidak lagi ditipu yang lain. Kalau semua bisa baca dan hitung-hitungan, Jawa Tengah makin maju, Indonesia makin hebat,” ungkap Mayjen TNI Sunindyo pada Monitoring Program Pengentasan Buta Aksara Kodam IV/Diponegoro yang berlangsung di Pendapa Kabupaten Kendal, Sabtu (16/8).

              Pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih kepada para tutor  dan masyarakat yang telah antusias dalam mensukseskan program Pengentasan Bebas Buta Aksara.

Hal senada juga disampaikan Komandan Kodim 0715/Kendal Letkol Kav Wiratno SH. Menurutnya, kegiatan pemberantasan buta aksara  dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka buta aksara di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal. Dengan begitu masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menyelesaikan tantangan yang ada di wilayahnya. Di Kabupaten Kendal pengentasan buta aksara diberikan pada 630 orang yang tersebar di 13 kecamatan.

Metoda pembelajaran yang digunakan yakni teori dan praktik membaca, menulis, berhitung. Materinya disesuaikan dengan kurikulum keaksaraan dasar, antara lain mengenal huruf dan angka, kecakapan baca, tulis, hitung, serta pemahaman cinta tanah air dan bela Negara.

             Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan yang diselenggarakan Kodam IV/Diponegoro. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang mesti terus didorong untuk mendukung program pembangunan. Apalagi di tengah persaingan global yang semakin ketat di mana ketertinggalan harus dikejar dengan cepat. Di satu sisi buta aksara ditemukan, tapi di sisi lain anak TK/SD juga pintarnya melebihi yang diperkirakan.

Agar dapat lebih cepat mengentaskan buta aksara, Gubernur meminta masyarakat yang sudah mahir membaca dikelompokkan dalam ikatan alumnus, yang selanjutnya mengajarkan pada mereka yang buta aksara tanpa menunggu program pemerintah maupun TNI. Dengan penguasaan membaca dan berhitung, diharapkan mereka bisa mempelajari berbagai hal.

“Jadi semacam ToT, training of trainers. Dinas bisa mengambil alih mendorong mereka menjadi pioner untuk menggelindingkan ini. Sinau mboten enten umure. Sampai tuwek teklek, sinau ampun mandek. Sehingga harapan menjadi baik. Donya muter cepet, nek nggak bisa maca diapusi,” ujar Gubernur.

Bupati Kendal dr. Widya Kandi Susanti MM mengakui masih ada masyarakat yang buta aksara. Untuk itu, menyambut baik pemberantasan buta aksara yang diprakarsai Kodam IV/Diponegoro. Program tersebut sejalan dengan Gerakan Kendal Cerdas, yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di era global. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

            Usai acara penutupan, Pangdam IV/Diponegoro dan Gubernur Jateng menyerahkan surat keterangan kepada masyarakat yang telah berhasil mengikuti program Pengentasan Buta Aksara.

Hadir pada acara tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Noer Ali,  para  Bupati  Kendal beserta unsur FKPD, Komandan Kodim 0715/Kendal, Kepala Dinas Terkait, serta para alim ulama, tokohmasyarakat, tokoh pemuda dan LSM.

 

Pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014, Gubenur Prov. Jateng dan Pangdam IV/Diponegoro didampingi Muspida Kab. Kendal melaksanakan kegiatan Monitoring PBA di pendopo Kab. Kendal. Kegiatan Monitoring ini merupakan bentuk sinegritas antara pemerintah daerah dengan Kodam IV/Diponegoro dalam membantu mengurangi jumlah Buta Aksara di Wilayah Prov. Jateng. Pada kesempatan ini pula Gubenur juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat menjadi motifasi bagi seluruh Bupati/Walikota untuk bersama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pengentasan Buta Aksara.

Penyelenggaraan program pengentasan Buta Aksara TA 2014 diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam peningkatan SDM terutama bagi masyarakat yang Buta Aksara dengan tujuan untuk mengurangi jumlah angka bagi masyarakat yang Buta Aksara di pedesaan, daerah terpencil, tertinggal dan belum dapat dijangkau oleh Pemda atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.

SASARAN.

a. Menurunnya angka jumlah penduduk yang buta aksara (membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia).

b. Meningkatkan peran serta prajurit dan Satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah di bidang Pemberantasan Buta Aksara.

c. Menumbuhkan Semangat Kebangsaan, Bela Negara, Cinta Tanah Air, Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme bagi Pemuda dan Pemudi generasi bangsa di daerah.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan non formal.

e. Agar masyarakat mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian permasalahan dalam kehidupan.

PRINSIF- PRINSIF

Untuk terselenggaranya program pengentasan Buta Aksara di daerah sasaran mengutamakan prinsip-prinsip :

a. Terpadu, terintegrasi dan lintas sektoral. Senantiasa harus terpadu dan terintegrasi dalam menunjang program pembangunan daerah mempersyaratkan adanya kesatuan arah maupun usaha dari aparat yang berwenang.

b. Prioritas. Bahwa penentuan daerah sasaran maupun obyek binaan harus sudah didasarkan pada pertimbangan atau faktor-faktor yang membatasi seperti : tingkat kepentingan, kemampuan sarana, dana maupun situasi daerah.

c. Musyawarah. Kegiatan pada hakekatnya harus menunjang program pembangunan daerah dimana akan melibatkan instansi yang terkait, maka dalam penentuan obyek maupun tata cara pelaksanaannya haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu.

d. Membantu. Program yang dilaksanakan oleh TNI senantiasa bersifat membantu dan tidak mengambil alih tanggung jawab Pemerintah/Instansi terkait/masyarakat yang berwenang. Begitu pula dimaksudkan untuk tidak mengambil alih atau menghilangkan lapangan kerja pihak lain, maupun tanggung jawab masyarakat untuk membangun lingkungan hidupnya.

e. Daya guna dan hasil guna. Dalam kedudukan TNI sebagai alat Pertahanan Negara dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan di daerah, maka pengerahan personel, sarana, dana dan daya disesuaikan dengan kemampuan dan obyek yang digarap.

f. Mengajak (persuasif). Terhadap obyek sasaran melalui pendekatan mengajak/persuasif dan tidak memaksa, sehingga tetap terjaga Kemanunggalan TNI Rakyat.